Text
Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Operasi Militer Selain Perang Jilid 1 (Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata)
JILID 1 : TENTANG MENGATASI GERAKAN SEPARATIS BERSENJATA
[ UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA ]
1. UU NO. 27 TAHUN 2007 TETANG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
2. UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
3. UU NO. 8 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 3 TAHUN 2005
4. UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
[ PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG RI ]
1. PERPU NO. 23 TAHUN 1959 TENTANG PENCABUTAN UU NO. 74 TAHUN 1957
2. PERPU NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
[ PERATURAN PEMERINTAH RI ]
1. PP NO. 4 TAHUN 1960 TENTANG ORGANISASI PEMBANTU PENGUASA DALAM KEADAAN BAHAYA DI PUSAT
2. PP NO. 10 TAHUN 1960 TENTANG ORGANISASI PEMBANTU PENGUASA DALAM KEADAAN BAHAYA DI DAERAH
3. PP NO. 16 TAHUN 1960 TENTANG PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN MILITER
4. PP NO. 32 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYA LANCANA DHARMA NUSA
[ KEPUTUSAN PRESIDEN RI ]
1. KEPRES NO. 107 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT MILTER DI TIMOR-TIMOR
2. KEPPRES NO. 112 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEADAAN DARURAT MILITER DI TIMOR TIMUR
3. KEPPRES NO. 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA
4. KEPPRES NO. 38 TAHN 2002
5. KEPPRES NO. 40 TAHUN 2002
6. KEPPRES NO. 27 TAHUN 2003
7. KEPPRES NO. 28 TAHUN 2003
8. KEPPRES NO. 43 TAHUN 2003
9. KEPPRES NO. 71 TAHUN 2003
10. KEPPRES NO. 97 TAHUN 2003
11. KEPPRES NO. 43 TAHUN 2004
12. KEPPRES NO. 22 TAHUN 2005
[ PERATURAN PRESIDEN RI ]
1. PERPRES NO. 2 TAHUN 2004
2. PERPRES NO. 38 TAHUN 2005
[ INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ]
1. INPRES NO. 4 TAHUN 2001
2. INPRES NO. 7 TAHUN 2001
3. INPRES NO. 1 TAHUN 2002
4. INPRES NO. 6 TAHUN 2003
5. INPRES NO. 1 TAHUN 2004
6. INPRES NO. 15 TAHUN 2005
Tidak tersedia versi lain