Sekolah Tinggi Hukum Militer

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
    Masuk Daftar Online Form Pengunjung
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Operasi Militer Selain Perang Jilid 6 Buku 11 Buku 12

Dra Purwanti, S.H. - Nama Orang;

Buku 11 MEMBANTU MENGAMANKAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA DAN PERWAKILAN PEMERINTAHAN ASING DI INDONESIA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
1. PP No. 41 tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Asing
2. PP No. 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan
3. PP No. 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia
1. Keppres No. 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepada Negara Pemerintah Asing

Peraturan Presiden Republik Indonesia
1. Perpres No. 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

Buku 12 TENTANG MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM, PENGUNGSIAN, DAN PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN

Undang-undang Republik Indonesia
1. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
3.. UU No. 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 5 Tahun 2005 sebagai UU tentang Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi NAD dan Nias
4. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
5. UU No. 3 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
1. Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah NAD, Nias, dan Sumut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
1. PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Keputusan Presiden Republik Indonesia
1. Keppres No. 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
2. Keppres No, 21 Tahun 2005 tentang Remisi pada Napi dan Pidana Anak Pasca Tsunami di NAD, Nias, dan Sumut
3. Keppres No, 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di DIY dan Sumut

Peraturan Presiden Republik Indonesia
1. Pepres No. 7 Tahun 2006 Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza

Intruksi Presiden Republik Indonesia
1. Inpres No. 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat, Perencanaan, Persiapan, Rehabilitasi, Rekonstruksi Pasca Tsunami di NAD dan Sumut
2. Inpres No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)


Ketersediaan
#
My Library (B 45) 340.601 PUR k
4870/STHM/24
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
340.601 PUR k
Penerbit
Jakarta : Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Hukum., 2007
Deskripsi Fisik
413 hlm; 25 CM
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
340.601 PUR k
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Sekolah Tinggi Hukum Militer
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

   Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer merupakan unsur pelayanan, yang berkedudukan langsung dibawah Sekolah Tinggi Hukum Militer. Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer dalam perjalanannya selalu melekat dengan Sekolah Tinggi Hukum Militer yang awalnya bernama Sekolah Hukum Militer yang Didirikan pada 5 Juli 1952, Sekolah Hukum Militer (SHM) berganti nama menjadi Akademi Hukum Militer (AHM) pada tanggal 2 oktober 1953. Pada tahun 1961 keluar peraturan bahwa jenjang pendidikan Perwira Ahli Hukum harus mencapai jenjang sarjana hukum, perguruan tinggi Hukum Militer pun didirikan. Berikutnya pada tanggal 13 Juli 1994 AHM-PTHM disesuaikan menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer. Program studinya adalah Hukum Pidana/Militer, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional dan Hukum Perdata, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional. Pada saat ini Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer berubah nama menjadi Perpustakaan Prof. Djokosoetono, S.H. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Nomor Kep/07/II/2025, Tgl 17 Februari 2025 yang berkedudukan langsung dibawah Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer sebagai fungsi unsur pelayanan sesuai dengan organisasi dan tugas Sekolah Tinggi Hukum Militer, Nomor 26 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019.                                                                                      Perpustakaan Prof. Djokosoetono, S.H. bertugas untuk melayani kebutuhan informasi bagi civitas Akademika serta merupakan salah satu fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar bagi seluruh civitas Akademika disekolah Tinggi Hukum Militer. Misi perpustakaan adalah untuk menunjang proses belajar mengajar dan untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai penyedia informasi bahan pustaka baik cetak maupun elektronik dengan layanan informasi menerapkan sistem informasi perpustakaan yang berbasis teknologi informasi. Untuk layanan perpustakaan, tersedia dari penyediaan literatur buku dan layanan koleksi elektronik (koleksi digital). Perpustakaan merupakan pusat literasi hukum militer yang berkembang dengan teknologi terbaru, mendukung riset, dan memperkuat integritas akademik dilingkungan militer serta jendela dunia untuk mendapat literasi informasi yang berguna dan bermanfaat untuk menghadapi peradaban masa depan yang gemilang.                                                                                          VISI                                                           Perpustakaan terpadu menjadi perpustakaan yang unggul dan menjadi pusat Rujukan serta terdepan dalam mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan hukum militer yang berwawasan global.                                                             MISI                                                           - Perpustakaan terpadu Terakreditasi Nasional.                                 - Berperan aktif membangun Kerjasama dengan perpustakaan lain baik pemerintah maupun swasta.                                                   - Menyediakan sumber daya informasi hukum militer yang lengkap, terkini, dan relefan untuk mendukung proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Sekolah Tinggi Hukum Militer.                                                               - Membangun layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk memudahkan aksesibilitas informasi bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Hikum Militer dan masyarakat luas.            - Meningkatkan keterampilan literasi informasi bagi pengguna perpustakaan melalui program Bimtek.                                                 - Mengembangkan koleksi perpustakaan yang berfokus pada hukum militer, hukum nasional, dan internasional yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan dan profesionalisme.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?