UU RI No. 19 thn 1961 ttg persetujuan atas tiga konvensi jenewa thn 1958 mengenai hukum laut ; UU RI No. 2 thn 1971 ttg perjanjian antara RI dan Malaysia ttg penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat malaka ; UU RI No. 6 thn 1973 ttg perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea ; UU RI No. 1 thn 1983 ttg pengesahan perjanjian antara RI dan Malaysia ttg Rejim hukum negara nusantara dan hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan nusantara dan wilayah RI yg terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat ; UU RI No. 18 thn 2007 ttg pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah Republik Sosial Vietnam ttg penetapan batas landas kontinen 2003 ; UU RI No. 4 thn 2010 ttg pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik singapura ttg penetapan garis batas laut wilayah kedua ngara di bagian barat selat singapura, 2009 ; PP RI no. 37 thn 2002 ttg hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan ; Keppres RI No. 89 thn 1969 ttg mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia ttg penetapan-penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara ; Keppres RI No. 42 thn 1971 ttg mengesahkan persetujuan antara pemerintah RI dan Pemerintah Commonwealth Australia ttg penetapan batas-batas dasar laut tertentu ; Keppres RI No. 20 Thn 1972 Ttg Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailoand Ttg Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka ; Keppres RI No. 7 Thn 1973 Ttg Mengesahkan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines ; Keppres RI No. 51 Thn 1974 Ttg Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Ttg Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antaa Kedua Negara ; Keppres RI No. 1 Thn 1977 Ttg Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Ttg Penetapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman ; Keppres RI No. 26 thn 1977 Ttg Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia di New Delhi ; Surat Perintah Kepala Pembinaan Hukum TNI No. Sprin/227/Iv/2015 Tentang Pembentukan Tim Pokja Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI Jilid XIV TA 2015

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of UU RI No. 19 thn 1961 ttg persetujuan atas tiga konvensi jenewa thn 1958 mengenai hukum laut ; UU RI No. 2 thn 1971 ttg perjanjian antara RI dan Malaysia ttg penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat malaka ; UU RI No. 6 thn 1973 ttg perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea ; UU RI No. 1 thn 1983 ttg pengesahan perjanjian antara RI dan Malaysia ttg Rejim hukum negara nusantara dan hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan nusantara dan wilayah RI yg terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat ; UU RI No. 18 thn 2007 ttg pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah Republik Sosial Vietnam ttg penetapan batas landas kontinen 2003 ; UU RI No. 4 thn 2010 ttg pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik singapura ttg penetapan garis batas laut wilayah kedua ngara di bagian barat selat singapura, 2009 ; PP RI no. 37 thn 2002 ttg hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan ; Keppres RI No. 89 thn 1969 ttg mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia ttg penetapan-penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara ; Keppres RI No. 42 thn 1971 ttg mengesahkan persetujuan antara pemerintah RI dan Pemerintah Commonwealth Australia ttg penetapan batas-batas dasar laut tertentu ; Keppres RI No. 20 Thn 1972 Ttg Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailoand Ttg Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka ; Keppres RI No. 7 Thn 1973 Ttg Mengesahkan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines ; Keppres RI No. 51 Thn 1974 Ttg Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Ttg Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antaa Kedua Negara ; Keppres RI No. 1 Thn 1977 Ttg Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Ttg Penetapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman ; Keppres RI No. 26 thn 1977 Ttg Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia di New Delhi ; Surat Perintah Kepala Pembinaan Hukum TNI No. Sprin/227/Iv/2015 Tentang Pembentukan Tim Pokja Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI Jilid XIV TA 2015

Text

UU RI No. 19 thn 1961 ttg persetujuan atas tiga konvensi jenewa thn 1958 mengenai hukum laut ; UU RI No. 2 thn 1971 ttg perjanjian antara RI dan Malaysia ttg penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat malaka ; UU RI No. 6 thn 1973 ttg perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea ; UU RI No. 1 thn 1983 ttg pengesahan perjanjian antara RI dan Malaysia ttg Rejim hukum negara nusantara dan hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan nusantara dan wilayah RI yg terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat ; UU RI No. 18 thn 2007 ttg pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah Republik Sosial Vietnam ttg penetapan batas landas kontinen 2003 ; UU RI No. 4 thn 2010 ttg pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik singapura ttg penetapan garis batas laut wilayah kedua ngara di bagian barat selat singapura, 2009 ; PP RI no. 37 thn 2002 ttg hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan ; Keppres RI No. 89 thn 1969 ttg mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia ttg penetapan-penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara ; Keppres RI No. 42 thn 1971 ttg mengesahkan persetujuan antara pemerintah RI dan Pemerintah Commonwealth Australia ttg penetapan batas-batas dasar laut tertentu ; Keppres RI No. 20 Thn 1972 Ttg Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailoand Ttg Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka ; Keppres RI No. 7 Thn 1973 Ttg Mengesahkan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines ; Keppres RI No. 51 Thn 1974 Ttg Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Ttg Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antaa Kedua Negara ; Keppres RI No. 1 Thn 1977 Ttg Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Ttg Penetapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman ; Keppres RI No. 26 thn 1977 Ttg Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia di New Delhi ; Surat Perintah Kepala Pembinaan Hukum TNI No. Sprin/227/Iv/2015 Tentang Pembentukan Tim Pokja Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI Jilid XIV TA 2015

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI Tahun 2015 Jilid XIV (37)

Ketersediaan

My Library (B 54) 348.598 u

5364/STHM/24

Tersedia

My Library (B 54) 348.598 u

5365/STHM/24

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 348.598 u
Penerbit: Jakarta : BABINKUM TNI., 2015
Deskripsi Fisik: 198 hlm ; 21 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 348.598
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar