Gaya APA
UU RI No. 23 Thn 1997 Ttg Pengelolaan Lingkungan hidup ; UU RI No. 26 Thn 2007 Ttg Penataan Ruang ; Uu RI No. 1 Thn 2014 Ttg Perubahan Atas UU RI No. 27 Thn 2007 Ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ; PP RI No. 8 Thn 2013 Ttg Ketelitian Peta Rencana tata Ruang ; Peraturan Menteri kehutanan RI No. P.20/Menhut-II/2005 Ttg Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman ; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.37/Menhut-II/2009 Ttg Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2005 Ttg Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman ; Peraturan Menhut RI No. P.26/Menhut-II/2012 Ttg Perubahan Atas Peraturan Menhut No. P.50/Menhut-II/2012 Ttg Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi ; Peraturan Menhut RI No. P.29/Menhut-II/2012 Ttg Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2005 Ttg Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman ; Peraturan Menhut RI No. P.39/Menhut-II/2013 Ttg Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 40/PRT/M/2007 Ttg Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ; Surat Perintah Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI No. Sprin/81/II/2014 Ttg Pembentukan Tim Pokja Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI Jilid XIII TA 2014. (2014).
Jakarta:
BABINKUM TNI.
Gaya MLA
UU RI No. 23 Thn 1997 Ttg Pengelolaan Lingkungan hidup ; UU RI No. 26 Thn 2007 Ttg Penataan Ruang ; Uu RI No. 1 Thn 2014 Ttg Perubahan Atas UU RI No. 27 Thn 2007 Ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ; PP RI No. 8 Thn 2013 Ttg Ketelitian Peta Rencana tata Ruang ; Peraturan Menteri kehutanan RI No. P.20/Menhut-II/2005 Ttg Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman ; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.37/Menhut-II/2009 Ttg Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2005 Ttg Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman ; Peraturan Menhut RI No. P.26/Menhut-II/2012 Ttg Perubahan Atas Peraturan Menhut No. P.50/Menhut-II/2012 Ttg Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi ; Peraturan Menhut RI No. P.29/Menhut-II/2012 Ttg Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2005 Ttg Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman ; Peraturan Menhut RI No. P.39/Menhut-II/2013 Ttg Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 40/PRT/M/2007 Ttg Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ; Surat Perintah Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI No. Sprin/81/II/2014 Ttg Pembentukan Tim Pokja Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI Jilid XIII TA 2014.
.
Jakarta:
BABINKUM TNI,
2014.
Text.